Merengkuh Keberagaman: Sebuah Jalan menuju Demokrasi, Keadilan Gender, dan Feminisme Dekolonial Asia Tenggara

Dalam artikel penjelasan ini, kami merangkum temuan-temuan yang sebelumnya ditelusuri dalam rangkaian publikasi kami terkait keadilan gender dan demokrasi di Asia Tenggara. Bercermin dari perjalanan riset, kami menyelami konsep dan praktik-praktik “belajar dari para penentang lain”, sebuah istilah yang dekat dengan feminisme dekolonial — suatu semangat yang mendasari keseluruhan riset kami. Dengan belajar dari para penentang lain, kita dapat memahami sekaligus merengkuh keberagaman latar belakang, metode, dan pemikiran kita, yang pada akhirnya menguatkan solidaritas kita untuk mencapai demokrasi yang inklusif.

Ini adalah artikel penjelasan penutup dari seri publikasi pertama New Naratif yang menilik demokrasi Asia Tenggara melalui lensa aktivis feminis, hak-hak gender, dan hak asasi manusia regional. Laporan yang memperkenalkan riset SOGIESC-informed Democratic Participation dapat ditemukan di sini, sementara penjelasan pertama, kedua, dan ketiga kami juga telah tersedia.

Tumbuh besar di Bali, Indonesia, ketertarikan saya pada isu-isu perempuan dan keadilan gender berakar dari pengamatan atas kehidupan keseharian orang tua dan para perempuan dalam keluarga saya. Struktur patrilineal masyarakat Bali mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk tapi tidak terbatas pada struktur sosial, adat istiadat, dan sistem kesejahteraan. Saya menyaksikan bagaimana para perempuan Bali mengemban beban berlipat tiga; menangani tugas-tugas reproduktif dan rumah tangga, melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, sekaligus menaati tanggung jawab adat. Segala peran ini bukanlah tugas belaka; mereka dianggap sebagai sesuatu yang integral dalam identitas perempuan. Kehadirannya berakar pada hukum adat yang disebut sebagai awig-awig — yang mendapatkan penghormatan dan kepatuhan dari masyarakat Bali. Oleh karenanya, menaja jalan demi keadilan gender sempat terasa mustahil bagi saya.

Hingga saat ini, saya seringkali menemukan diri bergulat dengan rasa ketidakberdayaan di hadapan patriarki yang begitu mengakar. Memahami bahwa isu-isu yang dihadapi begitu struktural dan sistemik, menemukan jalan keluar terasa amat menantang. Walaupun begitu, menyadari bahwa setiap pengetahuan sangatlah terkonteks dan tersituasi, saya terus menerus mencoba untuk menguji secara kritis perspektif dan pengetahuan saya terkait keadilan gender di Bali. Sebagaimana cendekia Amerika Donna Haraway (1988, hlm.590) menyebutkan, “Satu-satunya cara untuk menemukan visi yang lebih besar adalah dengan berada di suatu tempat yang partikular.” Saya perlu melongok keluar, melibatkan diri dengan orang-orang, dan belajar dari cerita-cerita mereka. Bagaimana para perempuan lain memandang keadilan? Apa saja kekhawatiran-kekhawatiran mereka?

Oleh karenanya, dalam praktik riset, saya berupaya menerapkan apa yang disebut antropolog Palestina-Amerika Abu-Lughod (1991, hlm.153) sebagai “etnografi dari yang partikular”, berfokus pada kerumitan kisah hidup dan hubungan personal individu dalam konteks mereka yang khusus. Pendekatan ini mengizinkan saya untuk berhati-hati mengeksplor konsep-konsep besar seperti “keadilan” sembari mengedepankan narasi mereka yang terlibat bersama saya.

Saya menerapkan kehati-hatian yang sama dalam mengembangkan seri pertama riset SOGIESC-informed Democratic Participation ini. Meskipun tidak menggunakan kerangka kerja etnografi yang utuh, saya berkomitmen untuk merangkul keberagaman respons dan memahami konteks dari setiap partisipan riset saya. Alih-alih menyatukan konsep keadilan gender dan demokrasi di region secara presisi, saya justru merefleksikan keunikan kompleksitas yang membentuk perspektif para partisipan.

Dalam proses riset, saya menemukan bahwa ternyata perasaan keputusasaan ini tidak dialami saya seorang diri; hal ini dirasakan pula oleh hampir semua aktivis yang saya libatkan. Walaupun begitu, di tengah ketidakberdayaan ini, kami terus menentang; saya dengan riset saya, dan mereka dengan berbagai metode mereka.

Proyek riset SOGIESC-informed Democratic Participation bertujuan untuk mengeksplor demokrasi Asia Tenggara melalui perspektif aktivis feminis dan keadilan gender di region. Sejak September 2022 hingga Oktober 2023, kami berbincang dengan empat belas aktivis feminis dan keadilan gender dari tujuh negara Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Kami juga menggelar satu diskusi kelompok terfokus dengan empat aktivis (FGD1), dan satu sesi tinjauan sejawat komunitas bersama lima partisipan lainnya (CPR1). Dengan mempelajari gerakan yang ada dan potensial di Asia Tenggara, kami berharap dapat memahami bagaimana kita dapat memperkuat gerakan-gerakan demokratis dan politik emansipasi radikal di wilayah tersebut. Dalam seri ini, kami telah menerbitkan satu laporan pengantar dan tiga artikel penjelasan.

Dari laporan pengantar yang ditulis apik oleh Thet Wai, kita telah mempelajari sejarah peminggiran sistemik perempuan dan situasi demokrasi di Myanmar, serta strategi-strategi feminis dari para aktivis Myanmar. Penyingkapan ini lalu menuntun kami untuk berbincang dengan aktivis dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, untuk memahami lebih baik faktor-faktor struktural dan sistemik yang menghambat demokrasi di negara-negara tersebut.

Kami kemudian mengidentifikasi tiga faktor umum yang tampak dalam percakapan-percakapan kami. Mereka, sebagaimana telah dijelaskan secara menyeluruh dalam Penjelasan 1, adalah:

  1. Hukum yang didasari nilai-nilai heteronormatif yang menghambat warga negara melaksanakan hak-hak mereka, terutama hak-hak gender.
  2. Hukum represif yang mengancam kebebasan berekspresi. Hukum-hukum ini menghalangi para aktivis dan publik menyuarakan pendapat terkait situasi hak-hak gender dan demokrasi.
  3. Fundamentalisme agama dalam pemerintahan. Ada kecenderungan otoritas memonopoli interpretasi kitab dan teks-teks suci, membentuknya sebagai ideologi untuk memperkuat struktur patriarki.

Dalam Penjelasan 2, kami menguraikan tantangan-tantangan lainnya dalam mendorong keadilan gender di Asia Tenggara. Prevalensi, bahkan normalisasi, kasus kekerasan seksual (KS) dan kekerasan berbasis gender (KBG) menjadi salah satu tantangan terbesar. Praktik-praktik pengecualian dan dominasi laki-laki dalam ruang-ruang aktivisme dan pemerintahan juga terus berlanjut. Pemahaman ini kemudian mengarahkan kami untuk menelusuri bagaimana para aktivis memandang feminisme dan pada puncaknya mendorong kami menyusun sebuah definisi kerja atas feminisme Asia tenggara.

Terakhir, dalam Penjelasan 3, kami meninjau potensi gerakan-gerakan lintas negara untuk keadilan gender dalam upaya menghancurkan heteropatriarki yang kapitalistik dan kolonial. Kami menyelami kemungkinan fasilitasi pembangunan gerakan lintas negara dengan melihat keuntungan dan tantangan dari gerakan-gerakan tersebut. Kami juga menawarkan rekomendasi untuk membangun dan menguatkan gerakan tersebut, dengan menekankan semangat interseksionalitas dan pentingnya merayakan kemajuan yang telah dibuat. 

Pentingnya Keadilan Gender untuk Demokrasi yang Sehat

Jika dalam artikel-artikel penjelasan sebelumnya kami menyelami pengalaman-pengalaman para aktivis keadilan gender, dalam artikel penutup ini kami mencoba menempatkan pengalaman tersebut dalam diskusi yang lebih luas mengenai demokrasi dan praktik-praktik demokratis. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi pengingat betapa krusialnya keadilan gender untuk demokrasi yang sehat dan inklusif.

Pertama-tama, kita harus mempertanyakan: apakah itu demokrasi? Demokrasi menempatkan kekuasaan di tangan warga. Hal ini berarti keputusan sering kali ditentukan oleh mayoritas. Meskipun begitu, sebagaimana Thum Ping Tjin tulis dalam “Majority Rules, Minority Rights” (2023), bagian dari seri Principles of Democracy, sistem tersebut hanya dapat berfungsi ketika terdapat perlindungan yang mumpuni bagi minoritas. Thum kemudian menyoroti kesulitan dalam menghormati aturan mayoritas sembari tetap mempertahankan hak-hak minoritas, terutama di Asia Tenggara dengan keberagaman linguistik, etnis, dan agamanya yang luas. Dalam konteks tersebut, menciptakan demokrasi inklusif mudah untuk dibayangkan, tetapi sulit untuk diterapkan.

Maka dari itu, langkah pertama untuk mencapai demokrasi yang inklusif adalah dengan mengakui perbedaan-perbedaan antara kita. Representasi yang sesungguhnya dilekatkan pada tingkatan individu, dibandingkan semata-mata pada agama, etnis, atau penanda identitas lainnya (Thum, 2023). “Hanya dengan berusaha untuk memperlakukan setiap individu sebagai individu yang unik dan sama-sama berhak atas martabat dan penghargaan, kita dapat benar-benar melindungi hak-hak minoritas, karena pada akhirnya, kita semua adalah minoritas.” Tentu saja, hal ini mencakup orang-orang dengan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks yang berbeda.

Jika seyogianya demokrasi berupaya bergerak menuju inklusivitas, percakapan kami dengan para aktivis feminis dan keadilan gender justru menunjukkan kenyataan bahwa keadilan gender masih sulit digapai dalam sistem demokrasi. Ketidaksesuaian ini timbul dari berbagai faktor yang telah tertanam dalam kerangka kehidupan sosial.

Perjuangan untuk keadilan gender juga merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yang kami amati, di mana demokrasi Asia Tenggara pada dasarnya masih melayani elit politik dan kapitalis. Misalnya seperti yang disebutkan oleh feminis Indonesia N10, “Demokrasi semestinya menjadi sistem terbaik karena penghargaannya atas kesetaraan, tetapi pada kenyataannya, kehadiran oligarki membuatnya sulit untuk diwujudkan.” Oleh karena itu, kami memandang riset ini sebagai sebuah upaya untuk mencegah demokrasi menjadi eksklusif bagi kelas sosio-ekonomi elit dan mereka yang berkuasa — yang sebagian besar merupakan laki-laki (Wai, 2023, hlm.9).

Setelah menjelaskan mengapa keadilan gender penting dalam demokrasi, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam pertanyaan tentang seperti apa demokrasi yang mempromosikan keadilan gender. N3, seorang aktivis Myanmar yang bekerja untuk dekriminalisasi pekerja seks, menyebutkan bahwa dalam demokrasi, semua orang termasuk pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang lain, dan harus melihat setiap orang sebagai seorang individu. Poin ini kemudian dikuatkan oleh N7, seorang aktivis Myanmar yang berfokus pada partisipasi dan hak-hak politik:

“Mendengarkan suara rakyat dan menyadari bahwa kekuasaan adalah milik rakyat merupakan prinsip-prinsip fundamental demokrasi. Pejabat terpilih semestinya melayani rakyat dengan niat baik dan tanpa diskriminasi.”

Menurut N11, seorang advokat hak-hak LGBTQIA+ di Laos, gerakan untuk hak-hak LGBTQIA+ merupakan elemen penting dalam peta jalan menuju masyarakat demokratis. Walaupun begitu, seperti dijelaskan dalam Penjelasan 1 dan 2, minoritas gender masih kesulitan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Contohnya N12, seorang feminis queer Malaysia, mengutarakan betapa individu-individu queer Malaysia tidak merasa bebas dan aman di negara mereka sendiri. “Yang tidak terlalu jahat tetaplah jahat, sangatlah jahat. Orang-orang queer tidak melihat diri mereka sebagai bagian dari negara atau mampu berpartisipasi dalam proses-proses kenegaraan, dan mereka bahkan tidak merasa menjadi bagian dari apapun.” N12 menambahkan bahwa ini telah mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap Malaysia, yang kemudian mendorong banyak orang queer ingin bermigrasi atau mencari suaka di tempat lain.

Sementara representasi suara-suara minoritas merupakan aspek penting dalam demokrasi inklusif, kami menemukan bahwa dominasi laki-laki masih terjadi dalam pemerintahan dan ruang-ruang aktivis, terlepas dari meningkatnya usaha untuk mendorong partisipasi politik perempuan. Maka dari itu, memerangi isu ini mensyaratkan sebuah pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap representasi. Kita harus ingat bahwa negara dengan liciknya dapat mengedepankan representasi gender untuk menunjukkan seolah-olah ada kemajuan, sembari terus menerus menindas minoritas melalui produk-produk hukum dan kebijakannya. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti representasi dalam ruang-ruang demokratis tidaklah bermakna. N13, seorang arsiparis queer di Indonesia, menekankan bahwa demokrasi idealnya melampaui aturan mayoritas semata. Para perempuan dan individu dengan gender yang terpinggirkan tidak hanya harus memiliki kesempatan untuk memberikan suara tetapi juga melayani sebagai wakil rakyat yang terpilih. “Saya harap ke depannya di Indonesia banyak tempat di mana orang-orang, baik perempuan, trans, atau queer, bisa menjadi pemangku kepentingan dan wakil untuk komunitasnya di tingkat pemerintahan, dengan tetap membawa perspektif gender,” tambahnya.

Pandangan ini mengingatkan saya pada kisah Hendrika Mayora Kelan, transpuan Indonesia pertama yang dikenal sebagai pejabat publik. Ia bekerja di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Habi, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Telah melalui perjalanan hidup yang dipenuhi diskriminasi dan kebencian dari masyarakat sekitarnya, “Bunda Mayora”, panggilan sayangnya, didorong oleh ibu-ibu di desanya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Advokasinya yang teguh untuk hak-hak transgender dan keterlibatan aktifnya dalam kegiatan gereja desa membuatnya mendapatkan penghargaan yang luas. Ia menjadi inspirasi, menunjukkan bahwa masih ada harapan dalam demokrasi. Kisahnya menjadi bukti bahwa transpuan dan individu dengan gender yang terpinggirkan lainnya dapat bercita-cita menjadi apa pun yang diinginkannya. Akan tetapi, kita juga perlu mengingat bahwa pengalaman Bunda Mayora bukanlah hal yang lazim. Seperti dijelaskan dalam laporan laporan Asia Pacific Transgender Network dan UNDP (2018), sebagian besar individu-individu transgender masih menghadapi diskriminasi dan kurangnya kesempatan kerja yang sama.

Keadilan gender adalah perihal mencapai kesetaraan dan keadilan antara perempuan, laki-laki, LGBTQIA+, dan orang-orang lainnya dalam semua aspek kehidupan. Tercakup di dalamnya upaya memungkinkan setiap individu, terlepas dari apapun identitas gendernya, untuk menentukan dan membentuk kebijakan, struktur, dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara luas. Hal tersebut mensyaratkan hak, akses, kontrol, dan manfaat yang setara dalam semua kebijakan publik. Tentunya hal tersebut erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar demokrasi — demokrasi yang sesungguhnya adalah inklusif sekaligus egaliter. Inilah demokrasi yang tengah kita upayakan dan advokasikan bersama.

Belajar dari Para Penentang Lainnya

Riset ini membuat saya belajar banyak. Riset ini membuat saya tidak lagi memosisikan pengetahuan sayadi pusat sebab saya menjadikan orang-orang sebagai pusatnya, menghargai pengalaman-pengalaman mereka dan mengambilnya sebagai pengetahuan yang sahih. Saya memang menjembatani pernyataan-pernyataan dari para aktivis dan menyulamnya menjadi artikel-artikel penjelasan. Akan tetapi, secara fundamental, penelitian ini dibangun berdasarkan perspektif mereka terhadap isu demokrasi dan keadilan gender. Hal ini selaras dengan inti dari proyek feminisme dekolonial yang digambarkan oleh cendekia feminis Indonesia, Intan Paramaditha (2022, hlm.36) dalam artikelnya “Radicalising ‘Learning From Other Resisters’ in Decolonial Feminism”. Feminisme dekolonial menghindari pemusatan diri kepada pengetahuan yang tunggal, dominan, dan menyeluruh; ia menerjemahkan feminisme sebagai “sebuah proyek yang belum selesai, suatu orientasi daripada suatu tempat yang terbatas dan stabil.”

Metodologi yang saya gunakan dalam riset ini juga sejalan dengan metode cendekia feminis Argentina, María Lugones, untuk bekerja menjelang feminisme dekolonial, yang ia ajukan dalam artikelnya yang banyak dirujuk, “Toward a Decolonial Feminism” (2010). Dengan mendengarkan, mengakui, dan belajar dari sesama penentang heteropatriarki yang kapitalis dan kolonial, kita dapat mengidentifikasi berbagai perbedaan di antara kita sekaligus kemungkinan  membangun solidaritas. Dengan begitu, kita tidak akan lagi memandang penindasan yang kita alami sebagai sesuatu yang sepenuhnya universal. 

Belajar dari para penentang lainnya, seperti yang disarankan oleh Lugones dan disempurnakan oleh Paramaditha, adalah suatu aspek mendasar dalam membangun demokrasi yang inklusif, dengan penekanan pada keadilan gender. Bercermin dari pengalaman saya selama menjalani proyek riset ini, saya merangkum empat poin kunci yang mungkin berguna sebagai referensi untuk belajar dari para penentang lainnya. Ide utamanya adalah bahwa semangat dekolonisasi berupaya memusatkan kembali orang–orang sekaligus pengetahuan mereka, dan belajar darinya.

  1. Mengakui keadaan kerja kita

Untuk belajar dari para penentang lainnya, langkah pertama dan utama adalah memahami kemampuan kita. Apa yang kita tahu? Apa yang tidak kita tahu? Langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk menggali pengetahuan yang lebih dalam? Apakah kita siap untuk melakukan pembelajaran?

Mengakui bahwa kita telah melakukan upaya terbaik sembari menyadari bahwa selalu ada celah untuk diisi dapat mendorong rasa rendah hati dalam proses pembelajaran ini. Dengan memahami kesiapan kita, kita dapat menentukan seberapa jauh kita bisa bergerak maju dan seberapa banyak yang bisa kita capai jika kita melakukan perjalanan ini bersama. Seperti yang Paramaditha (2022, hlm.37) sebutkan, “feminisme dekolonial harus mulai dengan penyelidikan kritis terkait kapasitas kita untuk bekerja… serta implikasi dari hubungan-hubungan yang kita bangun bersama orang lain. 

  1. Bersiap untuk membuat kesalahan 

Belajar adalah proses eksperimen di mana kesalahan tidak dapat terhindarkan. Dalam upaya kita untuk belajar dari para penentang lainnya, penting bagi kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan ini. Sangatlah penting untuk menerima kekeliruan kita saat ini dan kemungkinan untuk membuat kekeliruan lagi di masa depan. Kita harus siap mengalami rasa sakit dari kesalahan-kesalahan ini dan menavigasi gesekan antara gagasan kita dengan milik penentang lainnya. Pendekatan dinamis ini memastikan proses belajar kita tetap terbuka dan aman bagi siapapun. Tidak ada kewajiban untuk selalu menjadi benar ketika pembelajaran kolektif kita bertujuan untuk mencari cara-cara terbaik untuk menghadapi penindasan yang masif dan sistemik ini. Seperti yang dilontarkan cendekia feminis Perancis, Françoise Vergès, perjuangan ini akan “…membawa serta kesulitan, tekanan, dan rasa frustrasi, tetapi juga kegembiraan dan semangat, penemuan dan perluasan dunia” (2021, hlm.20).

  1. Memahami bahwa kita tidak berjalan di satu jalan tunggal

Proyek riset ini merupakan sebuah upaya untuk menyoroti keberagaman taktik perlawanan kita di Asia Tenggara. Para partisipan kami terlibat dalam berbagai kelompok, beberapa di antaranya merupakan perempuan petani kecil, pekerja seks, dan masyarakat adat. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti menginisiasi pengarsipan queer, membentuk saluran siaga untuk pelaporan KS dan KBG, serta penyebaran pengetahuan feminis melalui media sosial. Beberapa dari mereka bekerja di tingkat akar rumput untuk keadilan lingkungan sementara beberapa lainnya berkolaborasi dengan masyarakat kelas menengah perkotaan untuk meningkatkan kesadaran kelas. Sementara yang lainnya berupaya untuk mengubah kebijakan publik untuk inklusivitas yang lebih luas, terutama bagi LGBTQIA+.

Dalam upaya kita untuk belajar dari para penentang lainnya, kita harus mengakui bahwa kita melawan bersama-sama dengan cara yang berbeda-beda. Jalan yang kita tempuh dan tujuan yang kita kejar bisa jadi berbeda. Akan tetapi, kita juga mesti menyadari bahwa keterkaitan antara jalan dan tujuan yang beragam ini. Kita tidak bisa bertumpu pada satu kerangka kerja saja — tidak ada cara, teori, atau gerakan tunggal yang dapat menyelamatkan kita sekaligus. Penting untuk belajar mendiversifikasi taktik kita demi membangun demokrasi yang inklusif dan bermakna. Melibatkan diri dengan penentang lainnya merupakan bagian integral lainnya dari keseluruhan proses ini.

  1. Mempercayai bahwa semuanya saling terkait dan feminisme adalah interseksional!

Pengalaman-pengalaman perempuan dan individu dengan gender yang dipinggirkan adalah interseksional secara inheren. Misalnya, riset ini menunjukkan bahwa banyak orang menemukan hambatan untuk mengekspresikan diri mereka karena gender. Hambatan-hambatan ini memengaruhi akses mereka ke lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Hambatan tersebut juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti kelas, ras, dan/atau agama. Hal ini memperlihatkan bahwa selagi kita mengalami penindasan berbasis seksual dan gender, penindasan tersebut tidak berdampak pada kita dengan cara atau derajat yang sama.

Belajar dari para penentang lainnya dapat mengasah empati kita dengan menyadari bahwa kita tidak hanya mengalami penindasan dengan derajat yang berbeda-beda, tapi juga memahami keterkaitan antarfaktor yang membentuk bagaimana penindasan tersebut dialami. Pada akhirnya, upaya melawan heteropatriarki tidaklah hanya berfokus pada gender, tapi juga isu lainnya seperti penjajahan, kelas, ras, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, dan lain-lain. Itulah sebabnya feminisme pada dasarnya interseksional. Kita tidak dapat membahas gender tanpa mengakui isu-isu lainnya, begitu pula sebaliknya, sebagaimana semuanya berkelindan secara erat. Belajar dari para penentang lainnya dapat membantu kita menemukan dan bahkan membangun jembatan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bersamaan.

Mendefinisikan Ulang Solidaritas Feminis Melalui Keberagaman

Belajar dari para penentang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari solidaritas karena ia menumbuhkan pemahaman, empati, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk menangani masalah-masalah struktural dan sistemik. Solidaritas yang kita harapkan, sebagaimana disampaikan oleh cendekia feminis pascakolonial Chandra Talpade Mohanty (2003, hlm.7), berakar dalam “timbal balik, akuntabilitas, dan pengakuan atas kepentingan bersama sebagai dasar dari hubungan antara beragam masyarakat.” Praktik solidaritas, selaras dengan semangat menuju feminisme dekolonial, menggarisbawahi adanya kesediaan untuk bekerja dan berjuang secara kolektif. Sementara kesamaan penindasan berperan dalam membentuk solidaritas, penting pula untuk mengakui dan menghargai perbedaan untuk memperkuat persatuan ini. 

Melalui riset ini, saya berkesempatan untuk mendengarkan narasi milik lebih dari dua puluh aktivis dengan beragam latar belakang. Keberagaman mereka melampaui konteks geografis dan sosio-ekonomi-politik masing-masing negara mereka. Pasalnya, keberagaman ini hadir pula dalam kelompok masyarakat yang mereka layani, metode yang mereka gunakan, dan keunikan motivasi di balik kerja-kerja mereka. Meskipun demikian, sama seperti saya, mereka juga menyadari bahwa perjuangan mereka dan perjuangan kolektif tidak dapat diselesaikan dalam pendekatan yang satu-untuk-semua. Mengakui dan memahami perbedaan-perbedaan ini penting untuk memperkaya strategi kita. Perbedaan ini juga melandasi upaya-upaya kolaboratif untuk menjembatani keragaman perspektif kita.

Tentu saja, perlu dicatat bahwa perbedaan tidak melulu memantik solidaritas. Sering kali gerakan-gerakan terbelah dan bubar karena perbedaan internal. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan 2, perbedaan persepsi atas feminisme dan strategi advokasinya dapat secara tidak sengaja menyebabkan peminggiran yang lebih jauh. Oleh karenanya, bagaimana kita menghadapi perbedaan kita dan bagaimana kita memilih untuk menanganinya sangatlah penting.

Beragam cara untuk memahami feminisme juga membuat riset ini makin tajam. Berbagai perspektif ini membantu kami mengenali celah dalam pengetahuan kami sehingga kami dapat bekerja untuk menjembataninya dan menguatkan upaya-upaya kami. Ragam pengalaman para aktivis sebagai respons atas kondisi sosial, politik, dan budaya di tiap-tiap negara mereka menawarkan wawasan atas kemajuan praktik-praktik demokrasi kita. Para partisipan riset kami bekerja dengan ragam masyarakat yang luas, termasuk organisasi-organisasi akar rumput, masyarakat kelas menengah dan atas perkotaan, masyarakat adat, pejabat pemerintahan, pengacara HAM, pekerja seks, dan lain-lain. Kekayaan informasi yang mereka sediakan tidak hanya memperkaya riset ini, akan tetapi juga menjadi bukti betapa usaha untuk meraih keadilan gender melibatkan keberagaman latar belakang dan masyarakat.

Dengan semangat kolektif ini, kami telah membentuk sebuah definisi kerja feminisme Asia Tenggara sebagai:

“seperangkat nilai untuk membongkar seksisme beserta struktur-struktur heteropatriarki-kapitalis yang mendasarinya, yang menindas kita dalam berbagai cara, dituntun oleh prinsip-prinsip interseksionalitas, kesetaraan, dan kepedulian, di Asia Tenggara.”

Dalam merancang penjelasan penutup ini, saya bahkan menemukan diri saya memeriksa kembali definisi kerja ini. Saya kemudian menyadari bahwa lebih baik tidak tergesa-gesa mencoba melakukan homogenisasi istilah “feminisme Asia Tenggara”. Ketika saya membaca ulang transkrip dan artikel-artikel penjelasan yang telah terbit sebelumnya, menjadi jelas bahwa setiap partisipan penelitian memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas feminisme. Beberapa di antara mereka bahkan berhati-hati dalam menggunakan istilah tersebut. Kesadaran ini mengungkap kompleksitas perjalanan kita ke depan dalam menentukan pemahaman kolektif atas feminisme “Asia Tenggara”.

Meskipun begitu, proses yang terus berlanjut ini memberikan kita sebuah kesempatan berharga untuk kembali mempertimbangkan, membentuk, dan terlibat dalam diskusi-diskusi bermakna tentang visi kita atas feminisme regional. Kita menempuh perjalanan ini secara individu, tetapi secara serentak menyelaraskan diri dalam solidaritas. Seperti yang disebutkan oleh N14, seorang feminis dan aktivis keadilan iklim di Indonesia:

“Feminisme adalah sebuah keyakinan bahwa ketidakadilan itu memang perlu dihadapi dan kita punya banyak teman untuk itu. Ia adalah alat untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk penindasan. Ia adalah tentang memelihara kemarahan kolektif, melakukan tukar-menukar wacana bersama perempuan-perempuan lainnya, melawan kontrol terhadap seksualitas, reproduksi sosial, dan kapitalisme.”

Dalam kehati-hatian untuk merumuskan sebuah definisi yang merangkum seluruh nuansa yang diwakili istilah “feminisme Asia Tenggara”, saya merasa terpanggil untuk mengutamakan pembelajaran dari para penentang lainnya. Sebab hanya dengan memperhatikan setiap konteks, kita dapat memahami di mana kita harus bekerja secara individu, dan di mana kita dapat berkolaborasi. “Sistem” yang kita lawan sangat kompleks, dengan banyak aspek yang saling tumpang tindih dan berinterseksi. Sistem ini dibangun secara historis dan terus-menerus direkonstruksi melalui praktik dan interaksi sehari-hari. Hal ini juga berdampak pada individu dalam cara-cara yang bertentangan (Mohanty, 2003, hlm.104). Kompleksitas ini membuat semua hal yang telah kita diskusikan dalam penjelasan sebelumnya — hukum yang represif, norma-norma yang membatasi, fundamentalisme agama, dominasi laki-laki yang merajalela, dan bahkan KS dan KBG yang nyata — sulit untuk dihancurkan. Ini tidak pernah semata-mata “masyarakat versus negara”, sebab masyarakat itu sendiri tidak pernah stabil dan beragam. Oleh karena itu, penting untuk saling memahami sesama, beserta sistem heteropatriarki yang kapitalis dan kolonial sebagai entitas dan sistem yang kompleks — bukan cuma kategori-kategori yang statis. “Sistem” selalu berkembang, dan sebagai penentang, kita perlu berkembang bersamanya.

Kesimpulan

Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik di Indonesia membungkam suara para aktivis pro-demokrasi dan keadilan gender. Hukum Syariah di Malaysia mengkriminalisasi individu LGBTQIA+. Thailand menggunakan representasi gender sebagai alat untuk penindasan berkelanjutan dengan membentuk unit petugas perempuan khusus di Kepolisian Kerajaan Thailand. Militer di Myanmar secara sistematis melakukan kekerasan seksual, dengan kembalinya kekuasaan junta. Kamboja tetap mematuhi kode perilaku tradisional bagi perempuan, “Chbab Srey”, yang meneguhkan norma-norma gender heteronormatif. Banyak individu LGBTQIA+ di Laos terus dihakimi, sehingga undang-undang anti-diskriminasi yang dinantikan menjadi sangat mendesak. Filipina bergumul dengan fundamentalisme Katolik dan Kristen yang menghalangi undang-undang progresif dan mendiskriminasi perempuan dan gender yang dipinggirkan.

Ini adalah sekelumit kondisi demokrasi di Asia Tenggara saat ini, sebagaimana dibagikan oleh kawan-kawan aktivis feminis dan keadilan gender kita. Namun, kita terus berjalan maju.

Melalui riset ini, saya begitu terkesima pada ketangguhan yang ditampilkan partisipan riset ini dalam kerja-kerja mereka. Mereka menemukan harapan dengan melibatkan diri dengan sesama dan bekerja secara kolektif. Meskipun jumlah mereka mungkin kecil, tetapi upaya-upaya kolektif mereka telah memberi dampak. Saya melihat ketangguhan kolektif ini begitu indah dan menginspirasi. Ia menandakan bahwa untuk memelihara imajinasi atas masa depan yang lebih baik, atau bahkan menuntut yang tidak mungkin, kita mesti bekerja bersama. Berimajinasi secara kolektif dan belajar dari para penentang lainnya adalah tindakan-tindakan yang penting dalam menumbuhkan harapan ini.

Oleh karenanya, saya berharap seri publikasi pertama riset SOGIESC-informed Democratic Participation ini tidak hanya menampilkan tantangan-tantangan yang dihadapi para aktivis. Semoga seri ini juga menunjukkan kerja-kerja mereka yang luar biasa, sehingga kita dapat belajar dan terinspirasi darinya, serta membangun solidaritas dengan satu sama lainnya.

Secara pribadi, proyek riset ini telah memungkinkan saya untuk mempelajari ulang makna feminisme, keadilan gender, demokrasi, interseksionalitas, dan solidaritas. Ini adalah suatu titik keberangkatan dalam perjalanan saya untuk bergerak menuju feminisme dekolonial, mempelajari ulang demokrasi, dan berupaya menjelang keadilan gender dalam solidaritas bersama penentang lainnya. Saya masih berada pada titik keberangkatan itu dan ingin melanjutkan perjalanan belajar ini bersama dengan Anda.

Jadi inilah “apa selanjutnya” dari kami. Kami ingin mengajak siapapun untuk terlibat dalam pembelajaran dan introspeksi yang berkelanjutan, menantang apa yang telah kita ketahui tentang feminisme, solidaritas, keadilan gender, dan demokrasi. Di dalam sebuah “ruang” kolaboratif ini lah kita memulai perjalanan tersebut, merengkuh segala kesalahan dan kekeliruan  kita sehingga kita dapat menemukan formula-formula yang paling mujarab untuk menyelesaikan berbagai tantangan sistemik.

Saya akan mengakhiri penjelasan ini dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan. Ruang semacam apa yang kita perlukan untuk belajar dari satu sama lain secara kolektif? Bagaimana cara kita membangun ruang tersebut? Bagaimana cara kita membina solidaritas di dalam dan di luar ruang tersebut? Apa bentuk demokrasi yang paling sesuai dengan konteks-konteks spesifik kita? Bagaimana cara feminisme berkontribusi dalam mewujudkan janji-janji demokrasi? Perlawanan seperti apa yang kita bayangkan? Di mana kita harus memulai?

Batas-batas ini tidak pernah tetap; segalanya senantiasa berubah dan terus menerus berkembang. Kita mesti bersiap untuk merengkuh berbagai alternatif dan memberi ruang bagi imajinasi, dalam mengupayakan demokrasi yang kokoh dan mengutamakan keadilan gender. Demi masa depan yang lebih baik.

Referensi

Abu-Lughod, L. (1991). Writing Against Culture. In R. G. Fox (ed.) Recapturing Anthropology: Working in the Present (pp. 137–162). Santa Fe: School of American Research Press.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), pp. 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039 

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the

Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14 (3), pp. 575–599. https://doi.org/10.2307/3178066 

Lugones, M. (2010). Toward a Decolonial Feminism. Hypatia, 25 (4), pp. 742–759. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2010.01137.x 

Mohanty, C.T. (2003). Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham & London: Duke University Press.

Paramaditha, I. (2022). Radicalising ‘Learning From Other Resisters’ in Decolonial Feminism. Feminist Review, 131(1), pp. 33–49. https://doi.org/10.1177/01417789221102509  

Thum, P.J. (2023, September 12). Principles of Democracy: Majority Rule, Minority Rights. New Naratif. https://new-naratif-final-staging.ew1.rapyd.cloud/majority-rule-minority-rights/ 

Thum, P.J. (2023, August 23). Introduction: What is Southeast Asian Democracy? New Naratif. https://new-naratif-final-staging.ew1.rapyd.cloud/introduction-what-is-southeast-asian-democracy/ 

Vergès, F. (2021). A Decolonial Feminism. London: Pluto Press.

Winter, S., Davis-McCabe, C., Russell, C., Wilde, D., Chu, T.H., Suparak, P. and Wong, J. (2018). Denied Work: An audit of employment discrimination on the basis of gender identity in Asia. Bangkok: Asia Pacific Transgender Network and United Nations Development Programme. https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2019/11/APTN-DeniedWork-Main.pdf

Bookmark (0)
ClosePlease login

Related Articles

Media yang Melek Gender: Temuan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei


Pendahuluan

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

Siapa yang bisa disebut sebagai pembuat berita?

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

Members only

Log in or

Join New Naratif as a member to continue reading


We are independent, ad-free and pro-democracy. Our operations are member-funded. Membership starts from just US$5/month! Alternatively, write to sponsorship@newnaratif.com to request a free sponsored membership. As a member, you are supporting fair payment of freelancers, and a movement for democracy and transnational community building in Southeast Asia.

Bookmark (0)

Close

Please login

Bookmark (0)
ClosePlease login

Melawan Arus: Pergulatan Sehari-hari Aktivis Keadilan Gender

Artikel ini adalah artikel penjelasan kedua dari seri tiga bagian New Naratif yang mengeksplorasi demokrasi Asia Tenggara melalui kacamata aktivis feminis, keadilan gender, dan hak asasi manusia regional. Laporan yang memperkenalkan “SOGIESC-informed Democratic Participation Research” ini dapat ditemukan di sini, sedangkan artikel penjelasan pertama tersedia di sini.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Merefleksikan serta Membayangkan Gerakan Feminis dan Keadilan Gender Transnasional di Asia Tenggara

Tulisan ini adalah artikel terakhir dalam rangkaian tiga seri artikel penjelasan New Naratif yang mempelajari demokrasi Asia Tenggara lewat kacamata para aktivis feminis, hak-hak gender, dan hak asasi manusia regional. Laporan yang memperkenalkan SOGIESC-informed Democratic Participation Research ini dapat ditemukan di sini, sedangkan artikel penjelasan pertama dan kedua kami juga telah tersedia.

Bookmark (1)
ClosePlease login

Kebebasan Media yang Melek Gender: Merombak Pewartaan Berita di Asia Tenggara


Pendahuluan

Temuan kami dari Seri No. 4 bertujuan untuk mengkonsepkan kembali pewartaan berita regional lewat lensa gender. Kami bekerja dengan asumsi bahwa ada pembatasan kebebasan media, yang merupakan indikator penting kebebasan berekspresi (FoE) di Asia Tenggara. Hal ini mengancam pekerjaan pewarta berita, baik pekerja lepas maupun karyawan tetap, yang bekerja di berbagai kantor media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media baru. Pendekatan gender artinya memahami pengalaman perempuan dan menangkap spektrum identitas dan pengalaman gender dalam keragaman regional mereka. Sepanjang penelitian kami, kami terus mengajukan pertanyaan kunci yang muncul dari Media Freedom Insights) kami sebelumnya: “Apa arti kebebasan media dan apa bentuknya bagimu?”

Represi terang-terangan atas pekerja media di Asia Tenggara (SEA) masih marak. Sayangnya, pemberitaan mengenai pembunuhan dan penangkapan1 jurnalis masih mengabaikan berbagai tantangan yang dihadapi pekerja media dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan yang gamblang. Bagi kami, membahas kebebasan media membutuhkan pendekatan yang holistik. Mengulik kebebasan media artinya berkutat dengan pengalaman-pengalaman hidup, bahkan yang subtil, yang dialami oleh pekerja media: dari dinamika sehari-hari di tempat kerja, hingga ancaman kehilangan pekerjaan, dan segalanya yang turut menyumbang kesulitan hidup dalam bentuk iklim represi dan hambatan ekonomi. Berdasarkan proposal dalam manifesto kebebasan media kami, Making the World We Want, kami terus mempertanyakan tema kunci pengalaman marginal dan berdasarkan gender.

Temuan kami dari Seri No. 4 bertujuan untuk mengkonsepkan kembali pewartaan berita regional lewat lensa gender. Kami bekerja dengan asumsi bahwa ada pembatasan kebebasan media, yang merupakan indikator penting kebebasan berekspresi (FoE) di Asia Tenggara. Hal ini mengancam pekerjaan pewarta berita, baik pekerja lepas maupun karyawan tetap, yang bekerja di berbagai kantor media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media baru. Pendekatan gender artinya memahami pengalaman perempuan dan menangkap spektrum identitas dan pengalaman gender dalam keragaman regional mereka. Sepanjang penelitian kami, kami terus mengajukan pertanyaan kunci yang muncul dari Media Freedom Insights) kami sebelumnya: “Apa arti kebebasan media dan apa bentuknya bagimu?”

This post is only available to members.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Faktor-faktor Struktural dan Sistemik Penghambat Demokrasi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Feminis

Kami mempelajari faktor-faktor struktural dan sistemik yang menghambat praktek aksi demokrasi inklusif yang berdasarkan feminisme dan keadilan gender di Asia Tenggara. Dalam proses ini kami menemukan tiga masalah mengakar yang umum ditemukan di berbagai negara di region ini. Ketiganya termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, pembatasan kebebasan berekspresi, serta fundamentalisme agama. Kami hanya berfokus ke tiga faktor kunci tersebut, supaya kami benar-benar memahami bagaimana ketiganya menghalangi aktivisme. Bersama-sama, ketiganya menjadi gerbang bagi kami menjelajahi tantangan-tantangan lain yang menghalangi perkembangan demokrasi regional. 

Bookmark (0)
ClosePlease login